BMI Hong Kong

Erwiana: Mendesak Pemerintah Untuk Menindak Tegas Semua Pihak danBertanggungjawab Atas Kasusnya

10:32 AM



Rumah Sakit Islam Amal Sehat di Sragen telah memperbolehkan Erwiana Sulistyaningsih (23) pulang ke rumahnya pada tanggal 5 Februari 2013. Namun Erwiana tetap diharuskan untuk melakukan pengobatan jalan dan check-up seminggu sekali. 

“Kami senang akhirnya Erwiana bisa pulang ke rumahnya sendiri. Semoga dengan dukungan keluarga, teman dan masyarakat, kesehatan fisik dan psikologisnya akan lebih cepat pulih” jelas Sringatin setelah menerima kabar dari Samsudin Nurseha, Direktur LBH Yogyakarta yang menjadi kuasa hukum Erwiana.

Erwiana mengalami penyiksaan fisik dan psikis selama 8 bulan bekerja di majikan bernama Law Wan Tung di Hong Kong. Karena sudah tidak mampu bekerja akibat luka-luka yang dialaminya, majikan malah memulangkannya diam-diam pada tanggal 9 Januari 2014. 

Berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit, hingga sekarang Erwiana dinyatakan masih lemah, bila duduk dan berdiri masih pusing, belum bisa berjalan dan ditemukan lebam di kelopak mata atas dan bawah, bibir atas luka, hidung retak, dua gigi atas patah, punggung lecet. 

Lebih dari itu juga sempat terjadi perdebatan antara keluarga Erwiana dengan Rumah Sakit yang menolak untuk memberi bukti pembayaran kepada keluarga yang berniat melunasi sisa biaya pengobatan. Rumah Sakit tetap bersikukuh untuk menunggu kedatangan PT. Graha Ayu Karsa yang telah mendeposito uang sebesar Rp. 25.000.000 sedangkan jumlah seluruh biaya sebesar Rp. 30.284.000. Perwakilan PT. Graha Ayu Karsa yang sudah ditunggu sejak pagi baru tiba di Rumah Sakit sekitar pukul 5 sore didampingi Dinas Tenaga Kerja Ngawi. 

Namun karena perwakilan PT. Graha Ayu Karsa menolak untuk menyerahkan bukti pembayaran kepada keluarga untuk dijadikan bukti penuntutan terhadap majikan Erwiana di Hong Kong, akhirnya pihak keluarga memutuskan membayar lunas seluruh biaya pengobatan. Mission for Migrant Workers yang menjadi kuasa hukum Erwiana di Hong Kong menekankan bahwa seluruh biaya pengobatannya adalah kewajiban majikan sepenuhnya dan ajuan penuntutan saat ini sedang diproses. 

“Kami sungguh sangat menyayangkan sikap pemerintah yang tidak menghukum PT. Graha Ayu Karsa karena telah membutakan Erwiana dan buruh migran lainnya dari hak-hak dan aturan di negara penempatan yang seharusnya mereka ketahui. Tetapi pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja Ngawi malah sengaja memfasilitasi PJTKI untuk seolah-olah bertanggungjawab. Ini adalah kolusi yang selama ini merugikan kami sementara PJTKI dibiarkan kebal hukum dan terus mengeksploitasi” tegas Sringatin.

Erwiana juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan hukum terhadap siapapun pihak-pihak yang bertanggungjawab atas kasus yang menimpanya. Dia juga berharap agar kasusnya menjadi kasus terakhir yang dialami Buruh Migran Indonesia. 

Untuk meyakinkan keselamatan Erwiana, LBH Yogyakarta telah berhasil mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Lebih dari itu juga berencana untuk melaporkan pemerintah Indonesia kepada PBB terkait kelalaiannya yang melanggar Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya yang telah diratifikasi sejak tahun 2012. 

“Pemerintah harus menghentikan korban-korban lain seperti Erwiana. Untuk itu, kolusi dengan PJTKI harus segera dihentikan agar perbudakan terhadap buruh migran Indonesia juga bisa diakhiri” tutup  Sringatin

   Memberikan keterangan kepada pers


   
Siaran Pers Sringatin, juru bicara komite keadilan untuk Erwiana dari JBMI

You Might Also Like

0 komentar