BMI dan Gadget

KTKLN Dihapus Jokowi, Jangan Puas Dulu!

10:33 PM

Suasana di dalam gedung saat telekonferensi dengan Presiden jokowi di Hong Kong


Minggu 30 November 2014, Jokowi dan beberapa menteri terkait mengadakan telekonferensi dengan para tenaga kerja di luar negeri. Jokowi sudah tahu beberapa masalah TKI di luar negeri seperti gaji tidak dibayar atau tidak sesuai perjanjian, perlakuan majikan buruk, pungli di bandara dan sebagainya, ini penuturan Jokowi saat memulai dialog melalui E-Blusukan Minggu sore kemarin.

Sejak pukul 1 siang waktu Hong Kong, kawan-kawan dari Bara-JP sudah menyiapkan tempat acara untuk mengikuti telekonferensi dengan Jokowi  bertempat di North Point. Telekonferensi di Hong Kong tak semulus yang diharapkan karena kendala akses internet, beberapa kali putus nyambung, jadi tidak bisa menyimak penuturan kawan-kawan dari Singapura, Mesir, Taiwan, Malaysia dan negara lain dengan jelas. 

Saat tiba giliran Jokowi mempersilahkan Hong Kong untuk menuturkan kondisi BMI  dan juga harapan terhadap pemerintahan, waktu ini tidak disia-siakan oleh perwakilan yang ditunjuk, Tri Sugito dan Sringatin. Mereka mengangkat isu soal kontrak mandiri, KTKLN, overstay, pelarangan pindah agen dan juga masalah yang dihadapi oleh BMI di Macau.

Untuk diketahui, menurut data JBMI bahwa ada sekitar 4000 BMI di Macau yang memegang visa resmi dan ada 4000 lainnya dengan status overstay. BMI yang overstay ini kebanyakan dulunya bekerja di Hong Kong atau pergi ke Macau karena visa tinggal di Hong Kong sudah habis kemudian pergi ke Macau karena di Hong Kong tidak mendapatkan majikan baru. Masalah overstay di Hong Kong juga demikian. Saat BMI putus kontrak dengan majikan dan mencari majikan baru sulit, dia kadang memilih jalan menjadi overstay karena tidak ingin membayar potongan agen lagi melalui sistem potong gaji. Ini yang menjadi tuntutan kita selama ini untuk memberikan kebebasan agar bisa mengurus kontrak sendiri tanpa terikat oleh agen lagi. 

Seperti penurutan Tri Sugito yang juga ketua Bara-JP bahwa BMI yang sudah 2 tahun di Hong Kong, dia bisa mengurus kontraknya  sendiri tanpa campur tangan agen lagi.  Sringatin juga melaporkan bahwa di Macau belum ada kantor perwakilan (KJRI) sehingga saat mengalami masalah, buruh migran tidak bisa segera ditangani karena harus menunggu dari Hong Kong. 

Saat buruh migran di Malaysia diberi kesempatan untuk curhat, mereka mengangkat isu soal susahnya Calling Visa mandiri yang menurut mereka legal untuk Malaysia tapi ilegal untuk Indonesia. Sepertinya ini sama persis dengan yang dialami BMI di Hong Kong. Pemerintahan Hong Kong mengijinkan mengurus kontrak mandiri tanpa campur tangan agen, tetapi hal ini dilarang oleh KJRI selaku wakil pemerintahan Indonesia di Hong Kong. Praktis seorang BMI meskipun dia sudah 10 tahun lebih di Hong Kong saat mengurus kontrak baru harus tetap melalui agen yang telah terdaftar di KJRI.  Buruh migran di Malaysia juga mempertanyakan kenapa proses pemulangan TKI ilegal kini malah diswastakan dan biaya menjadi sangat mahal. 

Beralih ke Taiwan, mereka mengeluhkan mahalnya biaya penempatan yang jumlahnya 3 kali lipat dari biaya asli, tingginya angka kaburan juga mereka laporkan ke Jokowi dan meminta untuk memperhatikan Anak Buah Kapal (ABK) di Taiwan. Proses biaya resmi ke Taiwan sebesar Rp 18 juta lebih tetapi faktanya  membengkak sampai Rp 60 juta. Kenapa ini bisa terjadi?

Mengenai biaya penempatan, sepertinya hampir semua TKI mengalami pungutan yang di luar kewajaran. Contohnya Hong Kong, Taiwan dan Korea Selatan (setahu saya) yang masing-masing negara penempatan sudah mengatur besaran biaya sesuai negara tujuan tetapi biaya itu membengkak saat sebelum berangkat. Di Hong Kong sendiri biayanya hanya 10% dari gaji kita sebulan atau hanya membayar HK$ 411 saja tetapi faktanya, biaya ini membengkak menjadi HK$ 16.000 sampai HK$ 21.000 dan dibayar melalui sistem potong gaji. Padahal biaya pemberangkatan, medikal, pengurusan visa sudah ditanggung majikan. 

Kabar baik  soal penghapusan KTKLN kami  terima jam 5.30 sore waktu Hong Kong. Hampir semua buruh migran yang ikut konferensi menuntut untuk menghapus KTKLN yang terbukti menjadi ajang pemerasan dan telah ditolak oleh kebanyakan TKI sejak tahun 2010. Eva Sundari selaku tim kampanye Jokowi-JK saat datang ke Hong Kong juga menyuarakan akan menghapus KTKLN jika Jokowi terpilih. Tapi kita harus menunggu sampai Jokowi benar-benar mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai penghapusan kartu yang katanya sakti ini. Semoga tidak lagi muncul kartu lainnya, karena percuma jika kartu lama dimatikan lalu melahirkan kartu baru dan tetap menjadi ajang pemerasan.

Jokowi juga berjanji akan memecat oknum yang sering memeras para TKI saat di bandara, "catat namanya dan laporkan ke saya" ujarnya. Nah, ini kesempatan buat kita, manfaatkan gadget di tangan untuk mengabadikan semua kejadian yang dialami saat proses berangkat atau saat pulang ke tanah air. Jangan takut untuk melapor, kalau bukan kita yang melapor, siapa lagi? Kalau bukan kita yang memulai sekarang, lalu kapan lagi?

Harapan untuk Menaker dan Kepala BNP2TKI serta Kemenlu agar lebih memperhatikan lagi para tenaga kerja yang jumlahnya tidak bisa dibilang sedikit dan tersebar di berbagai negara. Kita tidak butuh kartu ajaib serupa KTKLN, kita tidak butuh kalungan bunga dan karpet merah saat tiba di bandara Internasional tanah air. Yang kami butuhkan adalah perlindungan dan perlakuan yang lebih manusiawi dari sebelumnya. Karena jujur saja, kami lebih takut mendarat di bandara negeri sendiri daripada bandara negara penempatan dimana kami bekerja. 

Berharap E-Blusukan ini bukan yang pertama dan terakhir, semoga lebih sering diadakan agar Presiden tahu kondisi yang menimpa para tenaga kerja kita di luar negeri, tidak hanya mendengar laporan dari kantor perwakilan, tetapi bisa mendengar langsung dari para buruh migran.

You Might Also Like

12 komentar

  1. semoga Presiden kita Jokowi bisa melindungi hak-hak BMI dan benar-benar memperhatikan BMI

    ReplyDelete
  2. infonya bagus. saya tunggu info selanjutnya mbak.

    ReplyDelete
  3. Moga jangan dibohongin, sebelum-sebelumnya presiden baru ini suka modus.. moga dalam hal KTKLN bener-bener dihapus. New Hope.

    ReplyDelete
  4. terimakasih infonya,, update trus ya mba Fera... :-)

    ReplyDelete
  5. KTKLN TAK JADI DI HAPUS http://www.liputanbmi.com/baca.php?id=143&title=nusron-wahid-ktkln-tak-jadi-dihapus-karena-ada-manfaatnya-buat-negara

    ReplyDelete