Dukcapil Ponorogo

Bertemu Kepala Dukcapil Membahas Keluhan KTP dan KK

8:27 PM




Heri, Ulfa, Kepala Dukcapil PO dan saya


Seperti janji saya sebelumnya bahwa saya akan update cerita soal pengurusan KTP dan KK yang pernah saya tulis di artikel Ribetnya Pengurusan KTP dan KK di Ponorogo.

Dua jam setelah saya posting tulisan tersebut, Kepala Dukcapil Ponorogo, Vifson Suisno WhatsApp saya yang isinya permohonan maaf atas ketidaknyamanan saat mengurus KTP dan KK di UPTD maupun Dinas. Jika pengurusan belum selesai, Kepala Dukcapil meminta saya untuk datang ke kantor mengajak diskusi.

Saya tidak menduga keluhan saya bakal langsung ditanggapi oleh Kepala Dukcapil. Saya menulis keluhan itu karena saya sudah lelah banget wira-wiri tanpa hasil.

Sebelumnya cerita saya sampai ini.
Tanggal pengambilan tertera 2 April. Sesuai surat pengambilan, hari ini saya ke kecamatan (4) untuk ambil KK. Dari rumah sudah seneng-seneng KK jadi bisa langsung ngurus BPJS, lah ternyata, sampai di kantor pukul 09.45 dan ternyata, KK belum ada di meja kantor kecamatan.

Tanggal 3 April saya mendapat SMS dari Dukcapil yang isinya bahwa KK atas nama Bapak saya datanya ganda. Lah, padahal KK yang saya urus sudah jadi tinggal ambil. Saya diminta membawa KK yang baru jadi dan KK lama dengan nomer beda, bawa foto kopi KTP punya Bapak, Emak dan sodara kandung.

Tanggal 4 April saya menelepon kecamatan untuk menanyakan KK saya dan ternyata sudah di kantor. Saya ambil tanggal 5 April.

Tanggal 10 April 2018, saya ke Dukcapil lagi untuk membawa KK yang baru jadi dan syarat lain yang diminta. Saya langsung ke bagian sekretaris untuk diurus. Saya baru tahu kalau KK bapak saya dobel. KK terbitan baru semua data benar, sedang KK lama data tahun lahir saya dituakan.

Masalah ini baru ketahuan saat ini. KK lama itu sepertinya waktu saya akan ke LN, umur saya dituakan dan otomatis KK dan KTP harus ikut dituakan. KK dengan nomer lama harus dihapus agar tidak dobel dan kebetulan petugasnya sedang tidak di tempat karena ada tugas lapangan, jadilah saya harus menunggu besoknya.

Tanggal ini juga saya sudah janjian ingin bertemu dengan Kepala Dukcapil Ponorogo. Saya tidak sendirian, ditemani Heri dan Ulfa, kami menamakan diri Masyarakat Peduli Layanan Publik Ponorogo diantar masuk ruangan Kepala Dukcapil pukul 12 siang.

Kami ngobrol santai membahas soal keluhan yang pernah saya tulis di Blog dan diposting juga di akun IG @infoponorogo. Kami ditanggapi dengan baik oleh Pak Vifson yang kebetulan baru menjabat 3 bulan di Dukcapil, sebelumnya di Indakop 7 tahun.

Kami ngobrol panjang lebar satu jam lebih, soal adminduk, soal buruh migran dan khususnya dunia ekonomi mandiri. 

Kepala Dukcapil tidak tersinggung atau marah membaca tulisan saya di Blog dan justru berterimakasih dan segala kritik juga saran akan menjadi masukan buat ke depan.  

Pak Vifson mengatakan bahwa di Dukcapil 99% sistem sudah online. Saat sistem semua lancar, otomatis semua pekerjaan akan cepat selesai, seperti pembuatan KTP dan KK atau segala hal yang berkaitan dengan data kependudukan. Selain itu, jika petugas yang mengurusi ada di tempat, pasti semua akan dilayani dengan cepat.

Tapi ada kalanya server terhambat atau terjadi kendala yang menyebabkan pekerjaan juga terganggu. Adanya E KTP membuat warga Negara tidak bisa main-main lagi dengan data kependudukan karena begitu nomer sudah masuk, data akan mudah dilacak karena sudah terintegrasi ke 300 lebih instansi yang ada di Indonesia.

Kami datang tidak dengan tangan hampa. Kami membawa masukan dan tuntutan untuk Dukcapil Ponorogo yang isinya seperti di foto ini. Sebagai bukti ke publik bahwa masukan kami diterima, kami meminta tandatangan ini.




Kami juga melampirkan komen-komen yang masuk di IG @infoponorogo. Kenapa saya mengajak teman dan menyiapkan tuntutan serta bukti pengalaman dari warga yang pernah mengurus KTP atau KK?

Karena saya berfikir bahwa kasus ini bukan saya sendiri yang merasakan, ternyata banyak juga yang sering wira-wiri tidak hanya 4 kali atau 6 kali demi sebuah KTP dan KK.

Pak Vifson menjelaskan bahwa biasanya yang wira-wiri bolak-balik itu karena syarat ada yang kurang. Saat persyaratan kurang, Dukcapil tidak akan berani untuk menerbitkan KK atau KTP.



Kami meminta untuk persyaratan penerbitan Adminduk disosialisasikan ke tingkat bawah (Desa) agar informasi tidak simpang siur dan warga tidak perlu bolak-balik. Atau paling tidak di papan pengumunan Desa terpasang syarat-syarat pengurusan KTP/KK agar bisa dibaca warga yang membutuhkan. Karena pengalaman saya pribadi, informasi di tingkat Desa dan kecamatan ternyata sangat beda dengan di Dukcapil.

Untuk diketahui juga bahwa segala hal yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan (Adminduk) yang bisa menerbitkan hanya DUKCAPIL. Untuk mengurus hal tersebut, warga tidak perlu melewati RT/RW atau Desa, langsung saja datang ke Dukcapil dengan membawa syarat-syarat yang dibutuhkan.

Kami juga meminta untuk sering-sering update informasi di web/laman Dukcapil agar mudah di akses publik karena saat ini warga  sudah pintar mencari informasi lewat internet. 

Hal ini kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kami demi terwujudnya good governance di wilayah Ponorogo khususnya. Kami akan tetap  memantau kinerja Dukcapil setelah pertemuan ini dan tidak asal keluhan diterima, ditanggapi dan selesai begitu saja. Tidak. Kami akan tetap mengawasi.

Di artikel berikutnya saya akan berbagi cerita soal perubahan yang sudah ada di Dukcapil Ponorogo mengenai pelayanan. 

Bagi yang ingin tanya soal Adminduk, bisa coba nomer ini untuk mendapatkan informasi lebih jelas.





















You Might Also Like

0 komentar